Foto : Presiden Indonesia ke 8, Prabowo Subianto.
Jakarta, ( skemarubrik.com ) — Membawa Indonesia ke arah lebih baik tidak semudah menciptakan program kerja atau kebijakan-kebijakan yang bersifat yuridis normatif. Presiden Prabowo dimata masyarakat Indonesia kini terlihat begitu fokus untuk menata aspek-aspek penting dan krusial guna mempertahankan ekosistem ekonomi dan mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% tahun 2025
Harapan dan keyakinan itu juga menurut Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH, kerap di deklarasikan oleh Presiden Prabowo di manca negara, sebut saja seperti pidatonya di St. Petersburg Internasional Ekonomic Forum (SPIIEF) EkspoForum Convention and Exhibition Center, St. Petersburg, Rusia pada 20/06/2025.
Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto, disebut Feri terdengar meyakinkan dimata dunia, bahwa Indonesia akan tumbuh 5% bahkan 7% untuk tahun 2025.
“Para ahli saya menyampaikan bahwa di semester pertama ini, pertumbuhan ekonomi kami lebih dari 5 persen. Bahkan mendekati 7 persen pada akhir tahun ini, atau bahkan lebih” Ujar Presiden Prabowo kala itu.
Ia juga menjelaskan bahwa capaian itu mencerminkan suatu keberhasilan dari kebijakan ekonomi pemerintah, yang memang harus penuh dengan keberanian dan innovasi untuk mengangkat kemampuan fiskal Indonesia ditengah keguncangan global yang penuh ketidakstabilan ekonomi.
Menjelang satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, telah banyak langkah kebijakan yang harus di implementasikan. Hal itu menurut Ketua LPKKI Feri Sibarani, yang juga tokoh pergerakan Pers daerah, di bawah bendera organisasi Pers, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), merupakan langkah absolut yang dominan pada pendekatan ide-ide strategis untuk menunjang posisi fiskal Negara yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
“Sejak beliau (Prabowo_red) resmi dilantik pada oktober 2024 lalu menjadi presiden Indonesia, “sejuta” masalah telah tersaji di meja kerja kepresidenan. Langkah “Gercep” nya adalah kebijakan efisiensi anggaran seluruh Indonesia melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 agar setiap belanja negara benar-benar terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan membawa manfaat langsung untuk pengendalian defisit yang terjadi” Ujar Feri Sibarani.
Menurutnya, ditengah keguncangan global saat ini hampir tidak ada pilihan bagi pemimpin bangsa di dunia, tak terkecuali presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tetap stabil, kecuali dengan bertindak cepat, dengan tim kabinet yang kuat, cerdas, kompak, dan berjiwa Patriotik bekerja sepenuh hati untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi dan krisis Global.
“Kita lihat kemampuan itu ada pada pak Presiden Prabowo. Ditandai dengan mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut jauh-jauh hari telah disampaikan Presiden dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, pada Senin, 17 Februari 2025 lalu di Istana Merdeka, Jakarta” Jelas Feri.
Feri selaku aktivis asal Riau yang konsisten mendukung Prabowo Subianto untuk presiden Indonesia sejak tahun 2014 lalu mencatat, dalam kuartal pertama tahun 2025 kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025 lalu. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan.
“Selanjutnya, kita semua tahu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.
“Ada lagi Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal,” Katanya.
Diketahui selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang telah di launching pada tanggal 24 Februari lalu, yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola dan di beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara).
Yang luar biasanya, menurut pandangan Feri Sibarani, ketika Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE SDA, serta pembentukan bank emas.
“Negara melalui kebijakan Presiden membentuk bank emas, yang selama ini hal itu tidak ada di Indonesia. Jadi emas Indonesia banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri, Presiden ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia Puji Tuhan Negara berhasil resmikan tanggal 26 Februari,” kata Feri.
Hal yang tidak kalah penting lagi di mata masyarakat Indonesia, menurut Feri Sibarani, di tingkat internasional Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Dalam tempo singkat, Prabowo Subianto telah meletakkan banyak hal yang bersifat krusial untuk bangsa Indonesia kedelapan. Kalau Presiden Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar infrastruktur fisik, yang tidak pernah dibayangkan selama ini, maka Prabowo lebih kepada infrastruktur ekonomi, baik yang bersumber dari dalam negeri dan internasional, semisal menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak” Pungkasnya.
( Tim.Red )
