SERANG, SkemaRubrik.com| — Perkumpulan Masa LSM dan Ormas yang tergabung Presidium Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (KALAP) Provinsi Banten.
Geruduk Kantor Gubernur Banten perihal adanya dugaan anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2026 yang diduga tidak produktif dan menghamburkan hasil pajak rakyat.
Yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Makan Minum, Rapat”, Seremonial dan Jasa Publikasi. Salah satunya di DPRD Provinsi Banten sebagaimana :
- Perjalanan Dinas DPRD Banten Rp. 81 miliar lebih
- Makan minum reses dan rapat Rp. 38 Miliar.
- Belanja pakean Dinas Rp. 10 miliar lebih
- Belanja Akomedasi SKPD Rp.9 miliar.
Amrul. Koordinator Aksi Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan ( KALAP) Provinsi Banten mengatakan, dengan anggaran yang sangat pantastis kami minta kepada Gunernur Banten untuk Evaluasi Inpres Nomor 1 tahun 2025. Yang mana dalam isninya .angaran yang tidak produktif bisa di pangkas 50 persen. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan melalui anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2025 hasil uang pajak rakyat tersebut harus dikembalikan ke masyarakat Banten. Agar semua bisa menikmatinya adil dan merata.
Sapani” Danlap presidium KALAP Provinsi Banten juga mengatakan” kami juga soroti kegiatan pekerjaan Kontruksi Jalan di Dinas PUPR Provinsi Banten tahun 2025.
Diduga pada pengerjaannya Diduga tidak sesuai Spec. Seperti Pekerjaan pelebaran Ruas Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar. Pekerjaan Ruas Jalan Serang – Petir (Simpang Boru), pekerjaan jembatan Baros – Petir. Pelebaran Ruas jalan Pakupatan – Bendung (bangdes), pekerjaan Ruas Jalan Pejuang 45 taktakan dan pekerjaan ruas jalan Karangasem pada saat pekerjaan tidak disesuaikan dengan Satuan Harga Produk Barang.
Dan kami akan lakukan aksi unjuk rasa susulan ke Kantor Gubernur Banten dan Kantor DPRD Provinsi Banten. Bila tidak pekerjaan – pekerjaan program Bang Andra tidak sievaluasi.**
(Tim-Red/RB)
